Al Haris Temui Menteri PU, Lobi Pembangunan Infrastruktur Untuk Jambi

CiciTvJambi.com –  Gubernur Jambi, Al Haris, bersama para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi dan anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Kamis (15/5/25).

Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jambi, termasuk menyampaikan berbagai usulan strategis daerah.

Dalam keterangannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperjuangkan penyelesaian infrastruktur yang selama ini masih tertunda.

“Hari ini saya bersama Bupati/Walikota dan Komisi V DPR RI berkunjung ke Kementerian PU untuk mengusulkan berbagai macam fasilitas daerah yang selama ini belum tuntas, mulai dari infrastruktur jalan, irigasi, dan urgensi daerah yaitu bencana banjir,” ujar Gubernur Al Haris.

Berita lainnya :  Hadiri Pelantikan Bunda PAUD-Ketua TP PKK, Gubernur Al Haris: Mendidik Anak-Anak Diperlukan Untuk Mendukung Kemajuan Daerah

Ia menambahkan bahwa meskipun tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan pusat, pihaknya tetap berharap ada perhatian khusus terhadap kebutuhan infrastruktur Jambi di tahun berikutnya.

“Walaupun 2025 masa transisi, mudah-mudahan di tahun 2026 ada solusi. Kami mendapatkan dana DAK atau dana lain yang sekiranya dapat menunjang program pembangunan infrastruktur di Jambi,” lanjutnya.

Berita lainnya :  Bupati Fadhil Arief Hadiri Rakor Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi bersama KPK RI

Kunjungan Gubernur Jambi disambut baik oleh Menteri PU Dody Hanggodo menerima usulan prioritas pembangunan infrastruktur di Jambi.

Gubernur Al Haris juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jambi secara menyeluruh.

Dengan adanya komunikasi intensif dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah pusat, Provinsi Jambi optimistis dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di seluruh kabupaten dan kota.