CiciTvJambi.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
Rapat digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (8/9/2025) pagi.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan, masukan, dan catatan kritis terhadap usulan perubahan APBD 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Pandangan itu tidak hanya berupa kritik konstruktif, tetapi juga rekomendasi agar kebijakan fiskal daerah mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Jambi.
Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa pandangan dewan akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyempurnaan dokumen perubahan APBD.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik seluruh pandangan dan masukan dari fraksi DPRD. Semua menjadi acuan penting dalam menjaga kualitas perencanaan, agar perubahan APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Al Haris.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menekankan bahwa pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan dewan.
“Kami akan segera menjawab seluruh pertanyaan agar semuanya jelas, sehingga arah kebijakan perubahan APBD bisa dipahami bersama,” tambahnya.
Menurut Al Haris, catatan yang disampaikan fraksi-fraksi mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah.
“Pertanyaan dan perhatian semua fraksi itu sangat baik, karena menyentuh seluruh sisi penting, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris juga menegaskan komitmen pemerintah untuk bersikap transparan dalam menjelaskan seluruh program yang tertuang dalam perubahan APBD 2025.
Ia menambahkan, arah kebijakan tahun ini tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, sejumlah fraksi DPRD juga menyoroti tantangan penurunan pendapatan daerah hingga 2,6 persen.
Kondisi ini dianggap perlu mendapat perhatian serius agar tidak menghambat capaian target pembangunan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi momentum sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam mengawal setiap program pembangunan daerah.
