CiciTvJambi.Com – Kondisi infrastruktur jalan dan drainase menjadi salah satu perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
Banggar menilai anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan jalan masih terlalu kecil dibandingkan kebutuhan penanganan kerusakan infrastruktur di lapangan.
Catatan tersebut disampaikan dalam Laporan Hasil Kerja Banggar DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.
Laporan dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, dalam rapat DPRD Kota Jambi, Senin (24/8/2026).
Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah alokasi untuk pemeliharaan rutin dan berkala jalan.
Banggar meminta anggaran pemeliharaan jalan tersebut ditingkatkan hingga Rp2 miliar. Permintaan itu menjadi perhatian karena anggaran yang tercantum saat ini masing-masing masih sekitar Rp20 juta untuk pemeliharaan rutin dan Rp357 juta untuk pemeliharaan berkala.
Tak hanya anggaran pemeliharaan, Banggar juga meminta adanya tambahan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) secara keseluruhan hingga mencapai Rp14 miliar dalam perubahan APBD 2026.
Penambahan anggaran tersebut diharapkan membuat Dinas PUTR memiliki kemampuan lebih cepat dalam merespons laporan warga, terutama terkait jalan rusak dan persoalan drainase.
Menurut Banggar, kerusakan jalan dan drainase merupakan persoalan infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat sehingga membutuhkan respons yang cepat.
Banggar juga mengingatkan agar tambahan anggaran tidak hanya diarahkan untuk membuka proyek baru.
Dinas PUTR diminta melakukan pemetaan berdasarkan skala prioritas, termasuk memastikan proyek-proyek infrastruktur yang telah berjalan dapat diselesaikan.
Dengan pola tersebut, anggaran perubahan diharapkan benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian persoalan infrastruktur yang sudah ada.
Selain persoalan jalan, Banggar turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana pemadam kebakaran di Kecamatan Pelayangan.
Dinas PUTR diminta mendorong pembangunan fasilitas pemadam kebakaran di wilayah tersebut guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi darurat.
Persoalan drainase dan titik-titik yang rawan mengalami banjir juga masuk dalam catatan Banggar.
Penanganan diminta dilakukan sesegera mungkin, khususnya pada kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan ketika hujan dengan intensitas tinggi.
Banggar juga meminta Dinas PUTR segera berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkait kondisi jalan yang terdampak pembangunan kolam retensi.
Koordinasi tersebut diperlukan agar akses masyarakat maupun kerusakan jalan yang muncul akibat pekerjaan proyek dapat segera ditangani.
Berbagai catatan Banggar tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan perubahan APBD Kota Jambi 2026.
Penambahan anggaran yang nantinya disepakati diharapkan tidak sekadar meningkatkan pagu Dinas PUTR, tetapi benar-benar mempercepat perbaikan jalan, penanganan drainase, penyelesaian proyek serta peningkatan pelayanan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
