CiciTvJambi.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025) itu membahas persoalan menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak signifikan terhadap keuangan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah merasakan tekanan fiskal akibat penurunan nilai TKD dari pemerintah pusat. “Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah sangat luar turunnya,” ujarnya.
Ia menuturkan, penurunan TKD berpengaruh besar terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai kewajiban pemerintahan, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, serta kewajiban terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas. “Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pusat. “Kita akui 2026 berat sekali memang bagi teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa,” tuturnya.
Kendati demikian, Al Haris menyambut baik tanggapan Menteri Keuangan yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap alokasi TKD dan kebijakan APBN tahun 2026. “Pak Menteri berjanji di 2026 akan evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah,” katanya.
Sebagai penutup, ia menegaskan pentingnya keseimbangan fiskal nasional agar daerah dapat terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. “Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD-nya kecil dan banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi bersama agar kebijakan fiskal pusat tetap berpihak pada pembangunan daerah. Adapun para gubernur yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari 18 provinsi, di antaranya Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
