CiciTvJambi.com – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen transparansi keuangan daerah Jambi saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta ini menjadi titik awal proses audit laporan keuangan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Forum tersebut juga dihadiri para gubernur dan ketua DPRD provinsi sebagai bentuk keseriusan bersama dalam menjaga tata kelola keuangan.
Entry meeting merupakan tahapan awal dalam pemeriksaan LKPD yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi. Selain itu, forum ini menjadi ruang penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK RI.
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan bahwa transparansi keuangan daerah Jambi menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” ujarnya.
Al Haris juga menyoroti peran penting seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Setiap OPD diminta tidak hanya patuh terhadap standar akuntansi, tetapi juga responsif dalam menghadapi proses audit.
Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemeriksaan tidak hanya bergantung pada kebijakan pimpinan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan di tingkat perangkat daerah.
Lebih lanjut, Al Haris berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali menghasilkan opini terbaik bagi Provinsi Jambi. Capaian tersebut dinilai penting sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Kehadiran kepala daerah dari seluruh Indonesia dalam forum ini mencerminkan komitmen kolektif dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan profesional. Entry meeting juga menjadi ajang menyamakan persepsi dalam menghadapi tahapan pemeriksaan yang akan berjalan ke depan.
Melalui partisipasi ini, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kesiapan untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat.
