CICITVJAMBI.COM – Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dinilai membawa dampak signifikan terhadap pola kerja komunikasi publik dan kehumasan. Selain menghadirkan efisiensi dalam pengelolaan informasi, teknologi ini juga memunculkan tantangan baru yang perlu diantisipasi secara cermat oleh setiap institusi.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang berlangsung di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Kegiatan itu diikuti jajaran Bidang Humas Polda Jambi, PPID Polda Jambi, serta para Kasi Humas Polres dan Polresta se-Provinsi Jambi yang mengikuti secara langsung maupun virtual bersama Kapolsek dan Kanit Humas dari berbagai daerah.
Dalam pemaparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa pemanfaatan AI kini telah merambah berbagai aspek kehumasan. Teknologi tersebut digunakan untuk memantau isu media secara otomatis, menganalisis sentimen publik, membantu penyusunan draf konten komunikasi, hingga memetakan tren percakapan masyarakat di ruang digital.
“AI meningkatkan efisiensi kerja humas, khususnya dalam pengolahan data dan analisis informasi berskala besar. Namun, penggunaan AI tetap memiliki batasan. Setiap keputusan strategis, proses verifikasi informasi, dan publikasi akhir harus tetap berada di bawah kendali sumber daya manusia yang kompeten,” ujarnya.
Ariansyah menilai transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi. Jika sebelumnya publik lebih banyak mengandalkan media konvensional, kini informasi dapat diperoleh secara instan melalui berbagai platform digital dengan dominasi konten visual dan video berdurasi singkat.
Perubahan tersebut, menurut Ariansyah, menjadikan masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga berperan aktif memberikan tanggapan dan membentuk opini publik dalam waktu yang sangat cepat. Kondisi ini menuntut lembaga pemerintah untuk lebih responsif, transparan, dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Ariansyah mengingatkan bahwa ancaman disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga penggunaan teknologi deepfake diperkirakan menjadi tantangan utama komunikasi publik pada tahun 2026.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Ariansyah menekankan pentingnya strategi pengelolaan media yang sistematis. Strategi tersebut meliputi pemantauan informasi secara berkelanjutan, pemetaan isu yang berkembang, penguatan hubungan dengan media, peningkatan keterlibatan publik, serta evaluasi secara berkala terhadap efektivitas komunikasi yang dilakukan.
Selain itu, Ariansyah menilai setiap institusi perlu memiliki prosedur penanganan krisis komunikasi yang jelas. Langkah tersebut mencakup identifikasi isu sejak dini, verifikasi data, penyusunan pesan utama, penunjukan juru bicara resmi, penyebaran informasi yang terukur, hingga pemantauan respons masyarakat setelah informasi dipublikasikan.
Ariansyah juga menegaskan bahwa komunikasi publik memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Melalui penyampaian informasi yang tepat, pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat program pembangunan, serta berbagai capaian yang telah dirasakan masyarakat.
