CiciTvJambi -Gubernur Jambi Al Haris Hadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Desk Koordinasi Penanganan Karhutla dan PPMI
Jakarta – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Desk Koordinasi Pengelolaan Pusat Manajemen Informasi (PPMI). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bima, Gedung Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), pada Kamis (13/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris didampingi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Jambi. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung upaya penanganan karhutla secara terpadu dan efektif.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani karhutla yang menjadi ancaman serius di berbagai wilayah, termasuk Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencari solusi terbaik untuk menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Kami di daerah siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan semua pihak terkait dalam penanganan karhutla. Kolaborasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam mengurangi dampak kebakaran hutan, menjaga lingkungan, serta melindungi masyarakat,” ujar Al Haris.
Selain membahas strategi pencegahan dan penanganan karhutla, rapat ini juga menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, diharapkan bencana karhutla dapat diminimalkan, sementara masyarakat Jambi bisa memperoleh manfaat dari program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan melalui PPMI.
Melalui koordinasi yang solid dan langkah-langkah strategis yang tepat, Pemerintah Provinsi Jambi optimistis dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya nasional menangani karhutla demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
