CiciTvJambi.com – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya komitmen kerja yang terukur, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin siang (4/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para asisten Sekretariat Daerah, staf ahli gubernur, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Momentum ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari gubernur hingga pejabat struktural di setiap OPD.
“Perjanjian kinerja ini adalah janji kerja yang tertulis, terukur, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Arah kerjanya jelas, mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Al Haris.
Al Haris menegaskan bahwa perjanjian kinerja tidak boleh dipahami sebatas kewajiban administratif. Instrumen tersebut harus menjadi alat manajemen kinerja yang memastikan seluruh program, kegiatan, dan kebijakan berjalan serius serta berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
“Dengan perjanjian kinerja ini, capaian setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, dan dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat,” tegas Al Haris.
Gubernur Jambi Al Haris juga meminta setiap pejabat memahami tugas dan fungsi sesuai jenjang jabatan masing-masing. Indikator kinerja utama diminta disusun secara konkret dan realistis agar target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
“Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah komitmen. Penugasan dari pimpinan kepada pejabat di bawahnya harus dijalankan dengan kesungguhan, disiplin, dan menghasilkan output yang nyata,” katanya.
Dalam arahannya, Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan posisi 10 besar provinsi terbaik secara nasional pada berbagai indikator kinerja pemerintahan. Sejumlah capaian yang telah diraih, seperti peringkat pertama nasional penilaian Ombudsman RI dan peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi, disebut sebagai bukti bahwa Provinsi Jambi mampu bersaing di tingkat nasional.
“Artinya kita mampu. Kalau satu bidang bisa menjadi yang terbaik, maka bidang lainnya juga harus bisa. Mulai tahun 2026, kita harus berpikir dan bekerja untuk berada di papan atas nasional,” ujar Al Haris.
Gubernur Jambi Al Haris turut menyoroti pentingnya penempatan sumber daya manusia yang tepat dan profesional di setiap OPD. Evaluasi dan penyesuaian personel dinilai perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Kalau ada SDM yang tidak sejalan atau tidak cocok dengan tugas dan tanggung jawabnya, silakan dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Ini prinsip kerja, bukan persoalan pribadi,” tegasnya.
Selain itu, Al Haris menekankan bahwa setiap penugasan harus memiliki hasil dan dampak yang jelas, bukan hanya laporan administratif. Persiapan regenerasi aparatur juga menjadi perhatian, mengingat sejumlah pejabat akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.
“Tugas kita hari ini bukan hanya bekerja, tetapi juga menyiapkan pengganti yang memiliki kemampuan, integritas, dan kecintaan terhadap daerah. Regenerasi harus dipersiapkan sejak sekarang,” tambahnya.
Terkait pengelolaan anggaran, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh menurunkan kinerja pemerintah daerah. Efisiensi justru harus mendorong kreativitas, inovasi, serta optimalisasi potensi daerah, termasuk dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
Menutup arahannya, Al Haris mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur, khususnya bagi pejabat yang mengelola kegiatan dan anggaran, agar terhindar dari penyimpangan hukum.
“Kita ingin bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuklah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.
Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi bekerja maksimal dengan semangat pengabdian serta mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat demi terwujudnya Provinsi Jambi yang maju dan berdaya saing.
