CiciTvJambi.com, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan Pantura Jawa terpadu melalui tiga aspek utama, yakni tata ruang, perizinan, dan pengadaan tanah.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara Jawa Terpadu yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (04/05/2026).
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Ossy Dermawan.
Menurut Ossy Dermawan, pembangunan Pantura Jawa terpadu harus berpijak pada keselarasan antara rencana pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah direvisi dan telah memasukkan agenda perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa.
Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar seluruh kebijakan ruang memiliki arah yang sama dengan rencana induk proyek.
Selain aspek tata ruang, ATR/BPN juga menegaskan kesiapan mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Langkah ini dinilai krusial agar proyek strategis dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tutur Ossy Dermawan.
Dukungan ketiga yang disiapkan adalah pengadaan tanah. ATR/BPN memastikan proses tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Namun, Ossy Dermawan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Pantura Jawa terpadu tidak bisa hanya bergantung pada satu instansi. Diperlukan koordinasi kuat antar kementerian dan lembaga.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Ossy Dermawan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa proyek ini membutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Dengan dukungan lintas sektor dan peran aktif ATR/BPN, pembangunan Pantura Jawa terpadu diharapkan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga terencana, legal, dan berkelanjutan.
Strakom Kantah Tanjung Jabung Barat
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
