CiciTvJambi.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menerima audiensi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi di Rumah Dinas Gubernur, Selasa (14/10/2025). Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025.
Turut hadir Inspektur Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Sementara dari pihak BPKP, hadir Kepala Perwakilan Mardiyanto Arif Rakhmadi bersama jajaran, di antaranya Korwas Bidang Investigasi Ety Farida, Korwas Bidang APD Sumardi, serta Auditor Terampil Erliana Firdha.
Audiensi tersebut berfokus pada pembahasan sejumlah kajian strategis yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan daerah. Melalui kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Jambi dan BPKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pencegahan korupsi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya pendampingan dari BPKP agar setiap langkah kebijakan berbasis pada data dan analisis yang terukur.
“Dalam penguatan kebijakan antikorupsi dan meningkatkan kesadaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kami banyak berdiskusi dengan BPKP. Saya sering meminta kajian, seperti mengenai MBG, Kepmen Nomor 14 tentang sumur rakyat, Koperasi Merah Putih, potensi pajak rakyat, dan galian C. Kita perlu memastikan pemungutan pajak dilakukan dengan benar,” ujarnya.
Menurutnya, hasil kajian dari BPKP menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan strategis.
“Setelah dirumuskan oleh BPKP, itu menjadi dasar kami dalam menetapkan kebijakan. Jika ada yang belum tepat, kita perbaiki sambil berdiskusi bersama mereka agar keputusan yang diambil tidak keliru,” lanjut Gubernur.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.
“Dengan adanya rencana aksi ini, Pemerintah Provinsi Jambi dan BPKP Jambi dapat bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutup Al Haris.
Langkah sinergis tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun budaya integritas dan memperkuat fondasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
