CiciTvJambi.com, Muaro Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmen mempercepat penataan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi agar memenuhi standar Warisan Dunia UNESCO. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Pelataran Candi Muaro Jambi Kedaton, Rabu (11/02/2026).
Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyambut baik kehadiran rombongan legislatif. ” Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Panja Komisi X DPR RI beserta rombongan. Kehadiran Komisi X DPR RI merupakan wujud perhatian nyata negara terhadap pelestarian warisan budaya nasional, sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat,” ucap Abdullah Sani.
Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi dinilai memiliki arti penting, tidak hanya dari sisi sejarah dan arkeologi, tetapi juga sebagai representasi identitas peradaban Nusantara. Abdullah Sani menyoroti berbagai tantangan dalam pelestarian kawasan tersebut, mulai dari aspek regulasi hingga kebutuhan pendanaan berkelanjutan.
Menurut Abdullah Sani, revitalisasi kawasan yang dilakukan Kementerian Kebudayaan merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan situs purbakala tersebut. Kawasan seluas 3.981 hektare itu dikenal sebagai situs Buddha terluas di Asia Tenggara. “Revitalisasi KCBN Muaro Jambi merupakan sebuah langkah tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat dua hal yang dituju, diantarannya berkaitan dengan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia,” kata Abdullah Sani.
Pemerintah Provinsi Jambi, lanjut Abdullah Sani, memandang pelestarian Muaro Jambi sebagai agenda multidimensi. Kawasan tersebut diharapkan mampu memberi manfaat budaya, ekonomi, sekaligus ekologi. Pengembangan wilayah pun diarahkan selaras dengan sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata.
Abdullah Sani menekankan, pelindungan situs tidak bisa dipisahkan dari kelestarian lingkungan sekitar. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Kawasan Muaro Jambi diharapkan kembali berperan sebagai pusat pembelajaran sejarah sekaligus simbol peradaban masa lampau.
Upaya pengembangan kawasan, kata Abdullah Sani, juga difokuskan pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Pemerintah daerah mendorong penguatan desa wisata guna menciptakan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat.
Abdullah Sani turut menyoroti perlunya kerangka kebijakan nasional yang kokoh. “Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendorong KCBN Muaro Jambi sebagai warisan dunia UNESCO. Peluang mewujudkan KCBN Muaro Jambi menuju warisan dunia disertai sejumlah tantangan, pengembangan kawasan tersebut untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Untuk itu Pelestarian KCBN Muaro Jambi harus memiliki kerangka kebijakan nasional yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan regulasi dan pengawasan lintas sektor. Disinilah peran strategis DPR RI, khususnya Komisi X yang sangat kami harapkan dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pelestarian KCBN Muaro Jambi,” jelas Abdullah Sani.
Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci keberhasilan pelestarian kawasan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku budaya, dunia usaha, dan masyarakat lokal diharapkan terlibat aktif dalam menjaga nilai serta keaslian situs.
Abdullah Sani menutup pernyataannya dengan harapan lahirnya rekomendasi konkret dari kunjungan kerja tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi menilai dukungan lintas sektor sangat menentukan keberhasilan Muaro Jambi menuju pengakuan internasional.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan komitmen parlemen dalam fungsi pengawasan pelestarian cagar budaya. “Cagar budaya Candi Muaro Jambi sangat luar biasa dan harus dilestarikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kita harus dukung bersama untuk dikelola demi untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat. Untuk itu kami mendorong komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk serius dalam melestarikan cagar budaya sebagai warisan nasional,” ungkap Hetifah Sjaifudian.
Hetifah Sjaifudian menilai Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi memiliki nilai sejarah yang tidak tergantikan. Situs peninggalan abad ke-6 tersebut dikenal sebagai pusat pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara.
“Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, situs purbakala peninggalan dari abad ke-6 wajib dilestarikan karena nilai sejarahnya sebagai pusat Pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Sebagai warisan berskala internasional sangat perlu dilestarikan, dan juga kita butuh SDM yang kuat juga pendanaan baik pemerintah provinsi dan kabupaten, kita mendorong pemerintah pusat dari dana pelestarian cagar budaya 35 persen untuk melestarikan cagar budaya Candi Muaro Jambi. Bersama kita perjuangkan, karena Candi Muaro Jambi sangat luar biasa,” tambah Hetifah Sjaifudian.
Diskusi bersama pelaku budaya, tokoh adat, arkeolog, dan masyarakat setempat turut mewarnai agenda kunjungan kerja tersebut. Berbagai masukan strategis dihimpun guna memperkuat arah kebijakan pelestarian Muaro Jambi ke depan.
