CiciTvJambi.com, Jambi – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi dengan agenda pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembahasan tata ruang, serta penanganan konflik agraria. Pertemuan berlangsung di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat (20/02/2026).
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, bersama anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe dan Azis Subekti. Rombongan diterima Gubernur Jambi Al Haris, didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, komisaris dan direksi Bank Jambi, serta para bupati dan wali kota.
Dalam pemaparannya, Dede Yusuf menegaskan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Penguatan tata kelola BUMD dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Dede Yusuf menyoroti data nasional terkait kondisi BUMD. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari separuhnya dinilai berada dalam kondisi sehat.
Komisi II DPR RI, lanjut Dede Yusuf, tengah menyiapkan penguatan regulasi melalui rencana penyusunan Undang-Undang tentang BUMD. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki aspek manajemen, transparansi, serta profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.
Selain itu, peran bank pembangunan daerah turut menjadi perhatian. Bank daerah diharapkan mampu memperluas dukungan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Dalam pembahasan tata ruang dan agraria, Komisi II DPR RI mendorong implementasi kebijakan satu peta. Sinkronisasi data dinilai penting guna meminimalkan potensi tumpang tindih pemanfaatan lahan.
DPR RI juga menekankan percepatan penyelesaian konflik agraria melalui Panitia Khusus Penanganan Konflik Agraria. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan persoalan pertanahan di berbagai daerah.
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Pertemuan dinilai menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan kebijakan daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah. Ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar BUMD di Jambi semakin profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” ujar Al Haris.
Al Haris memaparkan, saat ini terdapat 20 BUMD di Provinsi Jambi, dengan dua BUMD utama di tingkat provinsi, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional.
Menurut Al Haris, Bank Jambi menunjukkan kinerja yang stabil. Namun, penguatan permodalan masih menjadi tantangan utama untuk memenuhi ketentuan regulasi sektor keuangan.
“Secara kinerja, Bank Jambi menunjukkan tren yang positif. Tantangan kita saat ini adalah penguatan permodalan agar mampu bersaing dan memenuhi ketentuan regulasi. Melalui skema KUB, kami berharap kapasitas dan daya saing bank daerah semakin meningkat,” tambah Al Haris.
Terkait PT Jambi Indoguna Internasional, Al Haris menjelaskan proses perolehan Participating Interest pada sejumlah perusahaan minyak dan gas masih berjalan. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat membuka sumber pendapatan baru.
“Kami mohon dukungan agar proses Participating Interest ini dapat segera terealisasi. Jika berhasil, ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah sekaligus memperkuat peran BUMD dalam sektor strategis,” tutup Al Haris.
Pertemuan diakhiri dengan sesi dialog antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah. Diskusi difokuskan pada penguatan tata kelola BUMD, optimalisasi pendapatan daerah, serta penanganan isu tata ruang dan agraria. (*)
