CiciTvJambi.com, Muara Bulian – Komitmen memperkuat sektor pertanian kembali ditegaskan Gubernur Jambi, Al Haris, saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono dalam kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/04/2026).
Di hadapan petani dan jajaran pemerintah daerah, Al Haris menekankan bahwa program pertanian tidak boleh berhenti pada tataran rencana, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
“Kami di daerah tentu siap mendukung penuh. Apa yang menjadi harapan pemerintah pusat, akan kami tindaklanjuti semaksimal mungkin. Yang terpenting, program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para petani,” ujar Gubernur Al Haris.
Kegiatan tanam padi ini juga diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia, disertai sesi dialog antara kepala daerah dan petani. Turut hadir Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, unsur Forkopimda, OPD, penyuluh pertanian, serta kelompok tani.
Al Haris menyebut, pemerintah daerah siap mengakselerasi berbagai program, mulai dari pengelolaan lahan hingga pencetakan sawah baru dan optimalisasi musim tanam. Momentum musim hujan, menurut Al Haris, harus dimanfaatkan secara maksimal mengingat faktor air sangat menentukan hasil produksi.
Dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan benih dan pupuk bersubsidi juga diapresiasi karena dinilai mampu meningkatkan produktivitas petani. Al Haris mengingatkan bahwa keberhasilan sektor pertanian membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Semua harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Ini kerja bersama untuk memastikan ketahanan pangan kita tetap terjaga,” tambah Gubernur Al Haris.
Data pemerintah menunjukkan produksi padi di Provinsi Jambi saat ini baru mencapai sekitar 71 persen dari kebutuhan konsumsi daerah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 29 persen untuk mencapai swasembada.
“Pada tahun 2025, Program Cetak Sawah Rakyat oleh Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi direalisasikan seluas 1.469,51 Ha, dan pada tahun 2026, direncanakan Cetak Sawah Rakyat di Provinsi Jambi seluas 1.009,32 Ha. Kegiatan Konstruksi Cetak Sawah 2026 ini direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari. Pemerintah Provinsi Jambi bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan semua pihak terkait sangat mendukung untuk menyukseskan Program Cetak Sawah Rakyat yang dilanjutkan dengan tanam padi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengingatkan pentingnya percepatan tanam di tengah musim hujan, sebelum memasuki musim kemarau yang diprediksi dipengaruhi fenomena El Nino.
“Dimusim hujan ini kita percepat menanam, karena momentum ini tidak boleh disia-siakan karena air menjadi faktor utama yang tidak bisa disediakan oleh pemerintah, kalau benih padi bisa kita berikan gratis, pupuk juga bisa di subsidi dengan harga lebih murah. Tapi air tidak bisa kita adakan, hujan tidak bisa kita ciptakan,” ungkap Wamentan.
Sudaryono juga mengajak petani mengikuti jadwal musim tanam yang dirilis BMKG serta meminta pemerintah daerah mendorong percepatan tanam di seluruh lahan potensial.
“Tanam saat musim hujan ini, tanam sekarang, mumpung masih hujan, mumpung masih ada air. Karena dengan tanam hari ini, kita akan lebih cepat panen,” ujarnya.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diminta mengoptimalkan lahan, baik sawah baru, sawah reguler, maupun lahan rawa, guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Semua lahan yang kosong didaerah saudara untuk segera dimanfaatkan, ditanami demi menjaga ketahanan pangan. Intinya, semua lahan yang bisa ditanami, tanam sekarang. Kalau ada kebutuhan di lapangan, sampaikan. Pemerintah siap mendukung,” pintanya.
Kunjungan kerja ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan daerah, sekaligus memastikan program yang dijalankan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
