CICITVJAMBI.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki posisi penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam forum bertema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan” itu, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa peran strategis pertanahan menjadi fondasi utama dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional, mulai dari ketahanan pangan hingga ekonomi hijau.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy.
Dalam paparannya, Ossy Dermawan memaparkan kondisi sumber daya agraria Indonesia yang didominasi wilayah laut sekitar 77 persen, sementara daratan mencapai 23 persen atau sekitar 189 juta hektare. Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen masuk kawasan hutan di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, sekitar 70,1 juta hektare lainnya merupakan areal penggunaan lain (APL) yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sekitar 79,5 persen wilayah tersebut telah berhasil dipetakan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pertanahan nasional.
“Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5% area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan,” jelas Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN saat ini masih menuntaskan pemetaan terhadap sekitar 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi.
Di hadapan mahasiswa peserta Akademi Politik UMJ, Ossy Dermawan juga menekankan pentingnya integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta sebagai langkah mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini berpotensi memicu konflik agraria.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan dan kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Strakom Kantah Tanjung Jabung Barat
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
