CICITVJAMBI.COM, Denpasar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong penguatan perencanaan tata ruang sebagai dasar pembangunan daerah. Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa RTR dan RDTR Bali harus menjadi acuan utama dalam mengelola pembangunan di tengah keterbatasan ruang dan meningkatnya kebutuhan investasi.
Menurut Ossy Dermawan, pembangunan di Bali harus berpedoman pada dokumen tata ruang agar setiap kebijakan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN menilai seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota, hingga RDTR, harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan maupun investasi di Bali.
“Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga didorong mempercepat integrasi RTR dan RDTR Bali ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 telah terintegrasi dengan OSS dan empat lainnya masih dalam proses. Saat ini, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar menjadi daerah yang telah menyelesaikan integrasi RDTR secara penuh.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” imbau Wamen Ossy.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN untuk membahas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memimpin jalannya diskusi, menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD melalui perencanaan jangka panjang.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas Menko IPK.
Dalam pertemuan tersebut turut dipaparkan berbagai masukan strategis oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Kegiatan ditutup dengan arahan tindak lanjut dari Menko AHY kepada kementerian dan lembaga terkait.
Wamen Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
Strakom Kantah Tanjung Jabung Barat
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage Facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
YouTube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
