CiciTvJambi.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi XII DPR RI di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (1/10/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari masa persidangan pertama Tahun Sidang 2024–2025. Dalam rombongan Panja Migas hadir sejumlah anggota DPR RI, antara lain Putri Zulkifli Hasan, Jamaludin Malik, Zulfikar, Cek Endra, Rohmat, Iyet Bustami, dan Ratna Juwita.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor migas sebagai salah satu sumber daya alam unggulan di Jambi harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. Ia berharap dukungan Komisi XII DPR RI dapat mempercepat optimalisasi pendapatan daerah, sehingga pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
“Atas nama Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap PI (Participating Interest) 10 persen dalam pengelolaan blok migas di Provinsi Jambi. Kami berharap agar PI 10 persen ini bisa segera terwujud sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi, guna meningkatkan perekonomian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menambahkan, melalui pertemuan bersama Panja Migas ini diharapkan seluruh proses terkait PI 10 persen dapat dipercepat, agar segera menghasilkan tambahan pendapatan bagi daerah. “Oleh karena itu, besar harapan kami agar melalui pertemuan ini, dengan dukungan Panja Migas Komisi XII DPR RI bisa mengakselerasi seluruh proses PI 10 persen, hingga menghasilkan penambahan pendapatan daerah dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah, di mana kemajuan daerah tentunya kontributif terhadap kemajuan nasional Indonesia,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program strategis. Di antaranya program bedah rumah bagi 15.000 masyarakat miskin ekstrem di seluruh kabupaten dan kota, bantuan langsung sebesar Rp5.000.000 bagi setiap ibu rumah tangga penerima manfaat, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak mulai dari SMA hingga perguruan tinggi. “Pemerintah membantu bedah rumah bagi orang miskin ekstrem 15.000 orang serta membantu ibu rumah tangga per rumah sebesar Rp5.000.000 dan membantu beasiswa untuk anak-anaknya di SMA sampai S1,” ucapnya.
Ia menyoroti pula kondisi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Jambi yang masih menghadapi persoalan akses dan biaya tinggi. “Kemudian daerah 3T yang aksesnya sulit, barang di sana mahal, berasnya mahal, dan ini membutuhkan modal semuanya. Kalau tidak ada modal dari PI atau dari yang lain, sangat sulit untuk melakukannya,” tambahnya.
Gubernur Al Haris menjelaskan, hingga Agustus 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas di Jambi baru mencapai Rp111 miliar. Sementara itu, pendapatan dari iuran tetap eksplorasi (landrent) dan royalti perusahaan migas tercatat sebesar Rp61 miliar. Saat ini terdapat enam wilayah kerja migas di Jambi, yakni Lemang, Jabung, Tungkal, Jambi South B, South Betung, dan Kenanga. “Daerah serius mengusulkan PI 10 persen, berjuang, tinggal menghitung hamparan agar pembagian adil. Mohon dukungan, harus ada kekuatan di pusat melalui Komisi XII DPR RI,” jelasnya.
Selain membahas PI 10 persen, pertemuan ini juga menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah strategis dalam pengelolaan sektor migas yang lebih transparan dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Panja Migas di Jambi bukan hanya bentuk dukungan politik, tetapi juga komitmen memperkuat sinergi pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat. “Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPR RI, dan berbagai stakeholder, Provinsi Jambi optimis dapat mempercepat pembangunan, menekan angka kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Ketua rombongan Panja Migas Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jambi agar lebih peduli terhadap isu lingkungan dengan menekan emisi karbon melalui penerapan teknologi ramah lingkungan. “Kami mendorong KKKS menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan, harus ada penekanan terhadap emisi karbon. Ini menjadi komitmen,” kata Putri Zulhas.
Ia menambahkan, keberadaan KKKS di Jambi diharapkan dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial, seperti pemberian beasiswa, perbaikan fasilitas umum, serta pemberdayaan UMKM di sekitar wilayah operasi.
Kunjungan kerja Panja Migas Komisi XII DPR RI ini menandai langkah bersama dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan pengelolaan migas yang berkelanjutan serta berpihak kepada rakyat.
