CiciTvJambi.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas layanan pertanahan melalui penguatan sumber daya manusia. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan perlunya pelatihan dan asesmen kompetensi yang disiapkan secara berkelanjutan agar profesionalisme aparatur semakin terjaga.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kesiapan aparatur di lapangan. Oleh karena itu, langkah peningkatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dirancang sistematis sejak pemetaan kebutuhan hingga evaluasi hasil. “Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Dalam arahannya, Menteri Nusron mengingatkan agar pelatihan tidak berhenti pada pencapaian administratif semata. Sertifikat, menurut Menteri Nusron, harus diiringi perubahan nyata dalam kualitas layanan. “Jangan sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu kita evaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan tempat pelatihannya,” tegas Menteri Nusron.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya integritas dalam proses sertifikasi kompetensi. Ketidaksesuaian antara nilai ujian dan praktik kerja di lapangan menjadi sinyal perlunya evaluasi lebih dalam. “Kalau ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu dicek,” ucap Menteri Nusron.
Selain fokus pada evaluasi, Kementerian ATR/BPN juga berencana mengaktifkan kembali pelatihan-pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai efektif. Program tersebut dirancang menjangkau lebih luas, termasuk petugas bidang hukum, agar seluruh lini memiliki kesiapan kompetensi dan sertifikasi yang relevan dengan tugas pelayanan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN Agustyarsyah menjelaskan bahwa sejumlah program pelatihan telah dijadwalkan sepanjang 2026. Namun, efektivitas pelaksanaan menjadi perhatian utama. Masukan dari kantor wilayah dinilai krusial untuk menilai sejauh mana pelatihan berdampak langsung pada kualitas pelayanan pertanahan.
Agustyarsyah menyebutkan bahwa hasil evaluasi pelatihan, termasuk yang telah dilaksanakan sepanjang 2025, akan menjadi pijakan penyempurnaan kurikulum tahun berikutnya. Dengan perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan pelatihan diharapkan berjalan tepat waktu dan memberikan peningkatan kompetensi secara menyeluruh. “Kami membutuhkan feedback dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Rapat pimpinan tersebut diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir secara langsung, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
Strakom Kantah Tanjung Jabung Barat
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
