CiciTvJambi.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) sebagai upaya mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Salah satu fokus utama rapat tersebut adalah percepatan penyediaan peta skala 1:5.000 yang dinilai masih terbatas.
Rapat koordinasi berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Agenda rapat mencakup evaluasi pelaksanaan ILASPP sepanjang 2025 sekaligus penajaman target pekerjaan pada tahun berikutnya.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, di mana baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Nusron Wahid.
Menurut Nusron Wahid, peta skala 1:5.000 memiliki peran penting karena menyajikan detail batas bidang tanah, jaringan jalan, alur sungai, sempadan, hingga elemen ruang lainnya. Ketepatan data tersebut menjadi fondasi dalam penyusunan RDTR yang nantinya digunakan sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
RDTR yang akurat juga menentukan kelancaran penerbitan izin berusaha melalui sistem Online Single Submission.
Keterbatasan peta detail selama ini dinilai menjadi salah satu kendala utama pemerintah daerah dalam menyusun RDTR secara cepat dan tepat.
“Belum adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR,” terang Nusron Wahid.
Program ILASPP mulai dijalankan sejak Agustus 2025 setelah perjanjian pinjaman disahkan oleh World Bank. Pelaksanaannya melibatkan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri.
Pada 2026, cakupan kerja ILASPP akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan, khususnya di kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan Program Transmigrasi Tuntas. Pada 2025, inventarisasi tanah transmigrasi yang dilakukan bersama ATR/BPN mencapai sekitar 300 hektare dan telah dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujar M. Iftitah Sulaiman.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan dijadwalkan untuk membahas lebih rinci rencana pelaksanaan ILASPP pada tahun 2026.
Strakom Kantah Tanjung Jabung Barat
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
