Berita  

Jambi Raih Peringkat Nasional “Sangat Memuaskan” dalam Akreditasi Kearsipan

CiciTvJambi.com – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., pemerintah provinsi berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Kearsipan Tahun 2024 dengan nilai 90,56 dan kategori “Sangat Memuaskan”.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. Mego Pinandito, M.Eng, kepada Gubernur Al Haris dalam acara Workshop Instrumen ASKI, Penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan, dan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 di Gedung ANRI, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Dengan capaian nilai tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menempati peringkat ketujuh nasional dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Hasil ini menunjukkan komitmen serius Pemprov Jambi dalam memperkuat tata kelola arsip yang profesional dan transparan.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola kearsipan dengan baik dan profesional,” ujar Gubernur Al Haris usai menerima penghargaan.

Dalam kesempatan itu, Al Haris menegaskan pentingnya sistem kearsipan yang tertib sebagai bagian dari pondasi pemerintahan yang akuntabel.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” sambungnya.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Jambi mampu bersaing di tingkat nasional dalam bidang yang kerap luput dari perhatian publik, namun memiliki peran penting dalam menjaga memori kolektif pemerintahan dan masyarakat.

Berita lainnya :  Abdullah Sani : Bupati dan Wakil Bupati Tebo Harus Kreatif Kembangkan Potensi Daerah

Ke depan, Pemprov Jambi menargetkan pengelolaan kearsipan yang lebih digital, efisien, serta mudah diakses oleh publik.

“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kinerja kearsipan dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia,” tutup Al Haris.