Berita  

Jelang 2026, ATR/BPN Fokus Upaya Pemerataan Sertipikasi Tanah

CiciTvJambi.com, JAKARTA – Menyongsong tahun 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan target pemerataan bidang tanah terdaftar dalam pelaksanaan survei dan pemetaan. Arah kebijakan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, dalam sesi pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (08/12/2025).

“Untuk menentukan penetapan lokasi atau Penlok (pendaftaran tanah) di tahun depan itu Penlok yang betul-betul minimal 70–80% bidang baru. Jadi jangan ada Penlok yang berulang,” ujar Virgo Eresta Jaya.

Kebijakan itu ditujukan agar penyebaran tanah terdaftar semakin merata dan tepat sasaran. “2026 nanti kita hanya menyentuh daerah-daerah atau desa-desa yang 30% baru terdaftar. Jadi kita punya pertumbuhan bidang baru, punya pertumbuhan bidang-bidang dan sertipikat lengkap semakin banyak,” tutur Virgo Eresta Jaya.

Berita lainnya :  Fasha Buka Festival Muharam 1445 Hijriah

Di bidang pemetaan, Virgo Eresta Jaya mengingatkan jajaran peserta Rakernas untuk mempercepat inventarisasi pengukuran kawasan hutan dan nonhutan. Proses tersebut dikerjakan bersama Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari penyelarasan data spasial.

“Diharapkan untuk segera meng-overlay, mana (kawasan) yang masuk hutan. Segera lakukan inventarisasi sesuai dengan aturan surat edaran, mana yang masuk tipologi 1, tipologi 2, dan tipologi 3. Nanti dari situ kita kumpulkan secara nasional dan Pak Menteri ATR dengan Pak Menteri Kehutanan akan mencoba menyelesaikan itu,” jelas Virgo Eresta Jaya.

Paparan dari Dirjen SPPR ini menjadi bagian dari rangkaian awal Rakernas ATR/BPN yang berlangsung pada 8–9 Desember 2025. Kegiatan turut melibatkan sejumlah pemateri, di antaranya Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana; Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi; Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono; serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar. Jalannya sesi pengarahan dipandu Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo.

Berita lainnya :  Nusron Wahid: Negara Besar Harus Mampu Ciptakan Rasa Aman

Rakernas tahun ini diikuti 471 peserta yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan. Fokus utama pertemuan ialah meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan serta mempercepat penyelesaian berkas yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Strakom Kantah Tanjung Jabung Barat

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDuniaBiro

Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

  • X: x.com/kem_atrbpn
  • Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/Fanpage
  • facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
  • Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
  • TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
  • Situs: atrbpn.go.id
  • PPID: ppid.atrbpn.go.id
  • WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000